 |
| Gedung PWI Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar. Inzet: H. Murtadji. |
------
PEDOMAN KARYA
Senin, 13 Juli
2026
Obituari H. Mustadji
S. Arwi:
‘Manager’
Sekretariat PWI Sulsel yang Rapi
Oleh: M. Dahlan
Abubakar
Ahad (12/7/2026)
malam, di Grup WA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Sulawesi Selatan --
grup tempat istri saya juga bergabung -- tersiar berita duka. “Innalillahi wa
inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Murtadji. Semoga amalnya
diterima di sisi Allah. Amin ya rabbil alamin”.
Membaca pesan duka
itu, istri memberi tahu saya yang sedang sibuk di depan laptop di kamar tidur
kami. Saya beberapa hari terakhir ini -- sejak di Bima -- sibuk mengikuti
perkembangan pertandingan Piala Dunia 2026 dan menulis buku kenangan untuk
Ibunda yang berpulang 22 Juni 2026 di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten
Bima, tempat kelahiran saya.
Saya memang pernah
selama empat tahun lebih bekerja sama dengan Pak Murtadji ketika saya menjabat
Sekretaris PWI Sulawesi Selatan periode 1988-1993 di bawah Ketua PWI Sulsel
Rahman Arge (alm.).
Karena kesibukan
saya sebagai seorang sekretaris yang masih wartawan aktif di Harian Pedoman
Rakyat dan sebagai karyawan Universitas Hasanuddin, peran Pak Murtadji tidak
dapat dikatakan ringan. Menghubungi saya jika tidak muncul di Balai Waatawan
Jl. Penghibur No.1, Kantor PWI Sulsel dulu, jika ada hal-hal yang mendesak
berkaitan dengan persuratan.
Ketika mendampingi
saya sebagai Sekretaris PWI Sulsel dan Pak Murtadji menjabat Kepala Sekretariat
PWI SUlsel, ada dua kenangan yang tidak bisa saya lupakan.
Pertama, ketika
ada seorang wartawan senior mengajukan usulan seorang anaknya dibuatkan surat
rekomendasi untuk diangkat sebagai wartawan Anggota PWI. Setelah saya
mempelajari, anak tersebut ternyata masih sangat muda, baru 16 tahun. Kalau
dihitung usia sekolahnya, anak tersebut baru tamat SMP atau paling cepat baru
duduk di kelas 1 SMA.
Menyikapi hal ini,
saya menolak menandatangani pengusulan nama yang bersangkutan. Dan itu, saya
sampaikan kepada Pak Murtadji yang selanjutnya meneruskan informasi ini kepada
pemimpin redaksi media mingguan tersebut. Dampak dari tindakan saya ini, Pemred
media tersebut “membombe” (tidak bertegur sapa dengan saya) beberapa lama.
“Ini risiko saya
sebagai sekretaris PWI Sulsel untuk selektif menerima kelengkapan administrasi
seseorang yang hendak menjadi wartawan,” saya membatin.
Kenangan kedua,
soal bantuan dana dari APBD Sulsel. Suatu hari saya ditelepon oleh Staf Humas
Kantor Gubernur Sulsel untuk mengambil pencairan dana bantuan Pemprov Sulsel
kepada PWI Sulsel sebesar Rp 1.000.000.
Saya dikontak
langsung karena sebelumnya, saya mendapati bahwa pencairan dana bantuan
tersebut sebelum-sebelumnya tidak melibatkan tanda-tangan Sekretaris PWI
Sulsel. Hanya tanda tunggal, Ketua PWI Sulsel.
“Setiap surat PWI
Sulsel yang keluar harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Jika ini
berlanjut saya akan menghadap ke Pak Gubernur,” kata saya bernada ‘mengancam’
kepada salah seorang Staf Humas Kantor Gubernur Sulsel yang saya tahu betul
sangat dekat dengan para wartawan.
Staf itu tahu
kalau saya sangat mudah bertemu Pak Amiruddin yang ketika itu menjabat Gubernur
Sulsel.
Saya pun datang ke
Kantor Gubernur Sulsel, di Jl. A.Yani (Balai Kota Makassar sekarang) untuk
mengambil dana tersebut sebesar sesuai yang sudah diketahui. Usai menerima dana
tersebut saya langsung ke Balai Wartawan.
“Pak Murtadji, ini
ada uang Rp1.000.000. Gunakan untuk membuat bilik kerja Kepala Sekretariat yang
terpisah dengan meja yang lainnya,” kata saya sembari menyerahkan uang tunai di
dalam amplop kecil berwarna cokelat.
Menjelang sore,
tiba-tiba masuk telepon dari salah seorang staf Humas Pemprov Sulsel.
“Kenapa Bapak
datang ambil dana PWI tanpa sepengetahuan saya,” katanya.
“Loh, saya
menerimanya dari Bagian Keuangan dan tidak ada perintah atau petunjuk harus
melapor ke Staf Humas,” jawab saya.
Telepon itu
sebenarnya hanya trik belaka yang sudah berlaku sebelum-sebelumnya ketika saya
belum mengambil langsung dana bantuan tersebut. Tampaknya, pantas saja, dana
itu bisa cair mudah meskipun secara administratif, surat yang masuk tidak
ditandangani oleh dua pihak yang lazim menekennya.
Mengingatkan
Setelah Kantor PWI
Sulsel pindah ke Jl. Andi Pangerang Petta Rani, masa jabatan saya juga
berakhir. Gerbong kepemimpinan PWI Sulsel beralih ke Pak Alwi Hamu (alm.) yang
pemilihannya sempat tertunda beberapa lama karena adanya penolakan terhadap
namanya sebagai calon tunggal. Padahal, dari kalangan wartawan muda anggota PWI
juga ada calon lain, yakni Kak Syahrir Makkuradde (alm.).
Pak Murtadji tetap
diposisikan sebagai Kepala Sekretariat PWI Sulsel di kantor yang baru. Tugasnya
selain mempersiapkan surat-surat yang hendak dikirim ke luar, juga mengurus
kelengkapan administrasi perpanjangan kartu tanda anggota (KTA) PWI yang dikirim
ke PWI Pusat. Tugas lain adalah “menagih” iuran anggota yang sudah keluar
KTA-nya.
Almarhum punya
cara yang santun jika KTA wartawan sudah tiba dari Jakarta. Dia akan menelepon
pemilik KTA untuk datang mengambil kartunya masing-masing. Nanti saat hendak
mengambil KTA-nya, Pak Murtadji memberi tahu besar tunggakan iuran sang pemilik
KTA itu.
Jadi, teman-teman
langsung membayar iuran bersamaan dengan penyerahan KTA. Kalau saya, begitu
ditelepon, langsung menanyakan berapa utang iuran KTA yang harus dilunasi agar
dapat menyiapkan dana secukupnya.
Cara Pak Murtadji
menagih iuran seperti ini termasuk sangat santun dan tidak ‘mencederai’
perasaan teman-teman anggota PWI. Setelah Pak Murtadji tidak lagi di posisi
itu, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Wallahuallam bisssawab.
Murtadji S. Arwi
dilahirkan di Bogor, 06 April 1940. Suami dari Hj. Bahria dengan satu anak ini,
sejak tahun 1964 terdaftar sebagai wartawan. Empat tahun kemudian dia menjadi
anggota PWI dan hingga akhir hayatnya mengantongi KTA 23.00.0616.68 Seumur
Hidup.
Sebelum tiba di
Makassar, Pak Murtadji bekerja sebagai Staf Sekretariat Serikat Penerbit Surat
Kabar (SPS) Pusat di Jakarta (1960-1967). Sambil bekerja di SPS itu, dia
menggandengnya sebagai Koresponden Harian “Tanah Air” dan “Mercu Suar” Makassar
di Jakarta.
Rupanya sejak
tamat SMA, dia sudah berurusan dengan pekerjaan sebagai wartawan. Untuk
mendukung keterampilan jurnalistiknya, dia mengikuti penataran wartawan tingkat
dasar dan lanjutan tahun 1972 dan 1974.
Pada tahun 1977
dia mengikuti Penataran Wartawan Hankam. Di Jakarta pada tahun 1978, Pak
Murtadji mengikuti Pendidikan Teknik Percetakan yang diselenggarakan Departemen
Penerangan RI.
Ketika diadakan
Karya Latih Wartawan (KLW) Bidang Pemerintahan pada tahun 1983 di Makassar
(yang juga saya ikuti), Pak Murtadji termasuk salah seorang pesertanya. Peserta
lain di antaranya, Syahrir Makkuradde, Ajiep Padindang, Hasan Mintaraga, Hasan
Kuba, dan beberapa wartawan Makassar lainnya.
Penataran Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diwajibkan pemerintah Orde Baru
kepada seluruh organisasi di Indonesia, juga berlaku bagi PWI Sulsel. Dan Pak
Murtadji, termasuk pesertanya dan berlangsung pada tahun 1980.
Dia ikut kegiatan
penataran ini bersama sejumlah wartawan senior lainnya. Saya tidak ikut karena
sudah mengikutinya di Unhas pada tahun yang sama.
Delapan tahun
kemudian, dia mengikuti Oprientasi Kewaspadaan Nasional (Orpadnas) sebagai
wadah mengindoktrinasi para wartawan dengan idealisme Orde Baru.
Dalam sejarah
organisasi PWI Sulsel, nama Pak Murtadji akan selalu dikenang sebagai sebagai
‘manajer’ kesekretariatan yang andal dan penuh dengan pengabdian. Dia melakoni
tugasnya dengan senyum dan keramahan.
Ketika mendengar
dia tidak lagi di tempatnya itu karena perubahan rezim di kepengurusan PWI
Sulsel, saya sangat bersedih. Mengapa sosok yang sangat telaten dalam urusan
kesekretariatan organisasi profesi ini disingkirkan.
Selamat jalan Pak
Murtadji. Semoga mendapat tempat yang layak di sisi-Nya. Amin ya rabbil alamin.***