----
Rabu, 21 Oktober 2026
Ratusan Mahasiswa Lintas Kampus Hadiri
Kuliah Umum Literasi Keuangan di Unhas
MAKASSAR, (PEDOMAN KARYA). Enam
ratusan mahasiswa berbagai perguruan tinggi atau lintas kampus menghadiri Kuliah
Umum LIKE-It LIKE-It (Literasi Keuangan Indonesia Terdepan) bertajuk: “Financial
Resilience for the Future” dengan tema: “Membangun Generasi yang Aman, Paham,
dan Terlindungi”, di Baruga AP Pettarani, Kampus Universitas Hasanuddin, Tamalanrea,
Makassar, Selasa, 20 Oktober 2026.
Kuliah umum yang dibuka oleh Rektor Unhas
Prof Jamaluddin Jompa, menampilkan tiga pembicara utama yakni Andi Timo
Pangerang (Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjaminan Simpanan), Farid Azhar
Nasution (Wakil Ketua Dewan Komisoner LPS), dan Andi Yuliani Paris (Anggota
Komisi XI DPR RI).
Setelah ketiga pembicara utama tampil dilanjutkan
dengan dialog interaktif yang menampilkan empat pembicara.
Kuliah umum LIKE IT Series LPS 2026 diselenggarakan
oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama Bank Indonesia (BI), Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, serta Komisi XI DPR RI, untuk
memperluas pemahaman mahasiswa mengenai sistem keuangan Indonesia.
Kegiatan ini turut menghadirkan sesi
Leader Insight bertema “Financial Resilience for the Future: Membangun Generasi
yang Aman, Paham, dan Terlindungi”, Parliament Insight mengenai peran legislasi
dan pengawasan sektor keuangan, serta talkshow bersama narasumber dari BI, OJK,
Kementerian Keuangan, dan LPS.
Rektor Unhas, Prof. Jamaluddin Jompa, dalam
sambutannya menyampaikan apresiasi kepada LPS yang memilih Unhas sebagai lokasi
penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Forum ini dinilai strategis karena
mempertemukan mahasiswa dengan sejumlah lembaga yang memiliki peran penting
dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
“Hari ini mahasiswa Unhas tidak belajar
tentang keuangan hanya dari buku, tetapi langsung dari lembaga-lembaga yang
menjaga sistem keuangan Indonesia,” jelas Prof. JJ, sapaan akrab Prof
Jamaluddin Jompa.
Tantangan literasi keuangan saat ini, katanya,
bukan semata-mata keterbatasan informasi. Di tengah arus informasi yang semakin
mudah diakses, masyarakat justru perlu memiliki kemampuan untuk menilai
kualitas informasi dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan finansial.
Kemampuan membedakan kebutuhan dan
keinginan, investasi dan spekulasi, produk keuangan yang sesuai dengan
kebutuhan dan produk berisiko, serta peluang yang sah dan praktik penipuan.
Pemahaman ini penting agar keputusan keuangan tidak didasarkan pada tren atau
iming-iming keuntungan.
“Bagi generasi mahasiswa yang akrab dengan
layanan digital, kemampuan tersebut semakin relevan. Transaksi dapat dilakukan
dalam hitungan detik, sementara keputusan untuk membeli produk, menggunakan
layanan pembiayaan, atau menempatkan dana dalam instrumen investasi dapat
membawa konsekuensi jangka panjang,” tambah Prof.JJ.
Dia mengingatkan bahwa kecepatan teknologi
perlu diimbangi dengan kebiasaan berpikir kritis. Mahasiswa perlu memahami
produk yang digunakan, mengenali risikonya, dan tidak mudah mengambil keputusan
hanya karena mengikuti rekomendasi di media sosial.
Ketahanan finansial (financial
resilience), lanjutnya, juga tidak harus menunggu seseorang memiliki
penghasilan besar. Fondasinya dapat dibangun sejak mahasiswa melalui kebiasaan
mengelola pengeluaran, menabung, memahami risiko, dan mengenali perlindungan yang
tersedia dalam sistem keuangan.
Dalam konteks yang lebih luas, Prof. JJ
menekankan pentingnya memahami peran setiap institusi dalam ekosistem keuangan
Indonesia.
Bank Indonesia menjalankan mandat di
bidang moneter dan sistem pembayaran, OJK mengatur dan mengawasi sektor jasa
keuangan serta menjalankan fungsi perlindungan konsumen, sedangkan Kementerian
Keuangan berperan dalam kebijakan fiskal dan pembiayaan pembangunan.
Adapun LPS menjalankan fungsi penjaminan
simpanan serta berperan dalam penanganan bank dan stabilitas sistem keuangan
sesuai kewenangannya.
“Pemahaman terhadap fungsi lembaga-lembaga tersebut membantu mahasiswa melihat bahwa sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perbankan, tetapi juga ditopang oleh kebijakan, pengawasan, perlindungan konsumen, dan kepercayaan publik,” kata Prof JJ. (kia)
