Nurdin Abdullah Harus Perbaiki Komunikasi Politik dengan Anggota DPRD Sulsel


“Kita berharap konflik antara Pak Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dengan Anggota DPRD Sulsel periode 2014-2019, tidak terulang lagi setelah anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dilantik pada September nanti.” 

- Dr Muhlis Madani -
(Pengamat Politik dan Pemerintahan Unismuh Makassar)





-------
Selasa, 16 Juli 2019


Nurdin Abdullah Harus Perbaiki Komunikasi Politik dengan Anggota DPRD Sulsel


-          Muhlis Madani: Jangan Main Pecatlah


PEDOMAN KARYA, (PEDOMAN KARYA). Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel harus memperbaiki komunikasi politiknya dengan Anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 untuk menghindari atau meminimalkan konflik antara dirinya selaku gubernur dengan anggota dewan sebagaimana yang terjadi saat ini, dimana DPRD Sulsel periode 2014-2019 menggunakan Hak Angket terhadap pemerintahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

“Kita berharap konflik antara Pak Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel dengan Anggota DPRD Sulsel periode 2014-2019, tidak terulang lagi setelah anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dilantik pada September nanti,” kata pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Dr Muhlis Madani, kepada Pedoman Karya, di Makassar, Selasa, 16 Juli 2019.

Mantan Dekan Fisipol Unismuh Makassar itu menyayangkan kurang bagusnya komunikasi politik Nurdin Abdullah dengan anggota DPRD Sulsel yang mengakibatkan terjadinya konflik dan berujung pada penggunaan Hak Angket DPRD Sulsel terhadap pemerintahan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman.

“Patut disayangkan karena Pak Nurdin Abdullah sudah  punya pengalaman selama sepuluh tahun menjabat Bupati Bantaeng, tapi beliau ternyata tidak bisa membangun komunikasi politik yang baik antara dirinya selaku Gubernur Sulsel dengan Anggota DPRD Sulsel,” kata Muhlis yang kini menjabat Asdir II Program Pascasarjana Unismuh Makassar.
Muhlis yang pernah menulis buku berjudul “Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik”, mengingatkan Nurdin Abdullah bahwa masa pemerintahannya masih cukup lama, masih lebih dari empat tahun, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan pihak legislatif di DPRD Sulsel dengan cara membangun komunikasi politik yang berkualitas antara dirinya selaku gubernur dengan Anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024.

Dia juga mengingatkan bahwa pada Pilgub (Pemilihan Gubernur Sulsel) lalu, pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman hanya didukung oleh tiga partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang jumlah kursinya hanya sekitar 30 persen di DPRD Sulsel.

“Jumlah kursi parpol pengusung pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman yang lolos ke DPRD Sulsel periode 2019-2024 juga kurang lebih berkisar 30 persen. Artinya, tidak dominan, bahkan kurang dari setengah. Kalau Pak Nurdin tidak mampu membangun komunikasi politik yang baik dengan Anggota DPRD yang baru nanti, maka tentu dia akan mengalami banyak kesulitan dalam menjalankan pemerintahannya,” kata Muhlis.

Jangan Main Pecat

Selain memperbaiki dan membangun komunikasi politik yang berkualitas dengan Anggota DPRD Sulsel, Nurdin Abdullah juga diingatkan agar mempertimbangkan secara seksama sebelum mengambil kebijakan, termasuk dalam pengangkatan dan mutasi pejabat.

“Jangan main pecatlah, apalagi dengan cara memecat tanpa melalui poses yang lazim, termasuk menandatangani surat pemecatan di luar hari kerja, dan kemudian mengumumkan pemecatan itu secara terbuka melalui media massa,” kata Muhlis.

Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, Nurdin Abdullah memecat antara lain Jumras dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sulawesi Selatan, serta Lutfie Natsir dari jabatannya sebagai Kepala Inspektorat Sulsel.

Pemecatan atau pencopotan Jumras dan Lutfie Natsir ini sempat menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat, karena masyarakat menghubung-hubungkan pencopotan itu dengan mantan Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo.

Sebagian masyarakat menilai bahwa pencopotan itu dilakukan karena Jumras dan Lutfie Natsir termasuk orang dekat Syahrul Yasin Limpo, yang notabene kakak kandung dari Ichsan Yasin Limpo yang bersaing dengan Nurdin Abdullah pada Pilgub Sulsel tahun 2018.

“Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Kita berharap, Pak Nurdin selaku Gubernur Sulsel bersama Pak Andi Sudirman selaku wakil gubernur, dapat melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang telah diambil dalam tempo kurang dari setahun pemerintahannya ini, yang sebagiannya ternyata menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Saya kira masih panjang kesempatan buat mereka berdua, agar pemerintahan mereka dapat berjalan baik dan mendapat dukungan luas dari legislatif dan berbagai elemen masyarakat,” tandas Muhlis. (tom)

------------
Baca juga:

Tokoh Masyarakat Gowa Yakin Prof Nurdin Abdullah Menang

Keluarga Raja Gowa Berjihad Menangkan Prof Andalan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama