Select Menu

Favourite

Liputan Utama

Aneka Berita


PEMAKALAH INTERNASIONAL. Dosen FKIP Unismuh Makassar, Andi Husniati (kiri, dosen Pendidikan Matematika) tampil sebagai pemakalah di Belanda, dan Hartono Bancong (dosen Pendidikan Fisika) tampil sebagai pemakalah di Italia. 


GOWA (PEDOMAN KARYA) Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Bupati Gowa Cup II Seri 8 tersisa sepekan lagi. Ajang otomotif yang digelar di Sirkuit Pattallassang, 14-15 September 2019 mendatang itu mendapat apresiasi dari Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan.
Selain menyatakan mendukung penuh, Adnan juga bersedia hadir sekaligus membuka event Drag Bike tersebut, Sabtu, 14 September pekan depan.

"Event Drag Bike ini sangat positif dalam menggairahkan olahraga otomotif tanah air khususnya di Gowa. Tentu saja Pemkab Gowa siap mendukung penuh. Insya Allah, saya siap hadir di acara pembukaan Drag Bike nanti," tutur Adnan saat menerima kunjungan Panitia Pelaksana Drag Bike Bupati Gowa Cup II di rumah jabatannya, Sabtu, 7 September 2019.

Bupati termuda di Indonesia Timur itu juga siap membantu kelancaran serta kesuksesan kegiatan Drag Bike yang dilaksanakan Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu. Apalagi, titel event menggunakan namanya.

"Apa yang menjadi kekurangan panitia siap kita back up," ucap Adnan.

Ketua Panitia A Alwi Kasim mengatakan, audiens ini untuk melaporkan kesiapan panitia terkait penyelenggaraan Drag Bike Bupati Cup II ke Bupati Adnan. "Alhamdulillah pak Bupati sangat merespon positif dan memberikan dukungan penuh Drag Bike ini," ungkapnya.

Alwi menyebutkan, sejauh ini kesiapan panitia terus dipermantap. Adapun Kejurnas Drag Bike Bupati Gowa Cup II ini melombakan pelbagai kelas. Mulai kelas kejurnas hingga mesin horizontal. Selain didukung penuh Pemkab Gowa, Kejurnas Drag Bike Bupati Gowa Cup II ini menjadikan Gowa-Mo sebagai media partner. (Red/WANI)

AKLAMASI. Prof Budu (ketiga dari kiri) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) periode 2019-2021, menggantikan Mahmud Ghaznawie (kedua dari kanan), pada Muktamar X AIPKI, di Planet Holiday Hotel, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu, 07 September 2019. (Foto: Asri Jaya)


GOWA (PEDOMAN KARYA) Sudah menjadi kebutuhan saat ini, sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa akan menganggarkan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) 2020 untuk merenovasi Bumi Perkemahan Pramuka Cadika Kec Bajeng.
Hal ini disampaikan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan saat menghadiri penutupan Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kabupaten Gowa di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (8/9).

Renovasi Bumi Perkemahan Cadika Gowa ini dilakukan agar semakin memotivasi gerakan Pramuka, khususnya di Kabupaten Gowa dalam membentuk generasi-generasi muda yang unggul. Diluar pembenahan struktur Gerakan Pramuka Cabang Gowa.

"Pembenahan Bumi Perkemahan Cadika ini adalah janji saya kepada kakak-kakak Pramuka semuanya. Mohon doa dan dukungannya," katanya.

Selain itu pula di wilayah tersebut akan dibangun kantor atau sekretariat Pramuka Kwatir Cabang Kabupaten Gowa.

"Renovasi ini dilakukan agar kedepan seluruh aktivitas kepramukaan di Sulsel khususnya di Kabupaten Gowa dapat bernaung di Lapangan Cadika," terangnya.

Bupati Adnan menegaskan, memajukan Gerakan Pramuka adalah tanggungjawab besar yang memang harus dilakukan.

Jika pada dewasa ini baru digaungkan pembentukan karakter sumberdaya manusia, maka sejatinya pembentukan karakter yang baik itu telah diajarkan pada gerakan Pramuka.

"Dalam gerakan Pramuka kita diajarkan bagaimana bisa bersama-sama. Mulai dari duduk, makan bahkan mandi bersama-sama. Kita juga dapat tahu bagaimana karakter teman-teman kita dari kebersamaan ini," terangnya.

Pada gerakan Pramuka pula, lanjut Bupati Adnan, kita tidak melihat adanya pangkat, jabatan dan kelas sosial para anggota. Tetapi yang dibangun adalah satu kesatuan, sehingga dapat terbentuk karakter yang baik dan unggul.

"Saya bisa berdiri di tengah-tengah kakak-kakak dan menjadi Bupati Gowa tidak lain karena pembentukan karakter saya di gerakan Pramuka. Ini sudah saya rasakan," ujarnya.

Melalui organisasi Pramuka ini pula sangat mudah membangun sumber daya manusia yang unggul dan tentunya didukung dengan organisasi Kepramukaan yang harus baik dan berlandaskan iman dan taqwa.

"Organisasi ini telah mendarah daging dalam tubuh saya," tutup Bupati Adnan.

Sementara, Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni mengatakan, gerakan Pramuka juga merupakan organisasi yang dapat melahirkan kader-kader terbaik bagi Indonesia dengan menunjukkan dedikasi dan pengabdiannya bagi pembangunan daerah hingga bangsa.

"Banyak kita lihat tokoh bangsa dan putra-putri terbaik negara ini yang lahir dari organisasi Pramuka. Karena memang anggota Pramuka diharapkan memiliki semangat, niat yang tulus untuk berbuat sesuatu sekecil apapun itu bagi negeri," terangnya.

Ia pun berharap, gerakan Pramuka nantinya dapat berbenah diri dan merapatkan barisan dalam menyusun berbagai program kegiatan dan agenda organisasi kepramukaan.

Tak hanya itu, melalui kepengurusan kwartir cabang yang baru ini dapat menghasilkan berbagai terobosan baru dalam pembinaan dan pengembangan kepramukaan di Kabupaten Gowa. (Red/WANI)

GOWA ( PEDOMAN KARYA) Sesuai keputusan hasil Muscab, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan disahkan sebagai Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Gowa untuk masa bakti 2019-2024. Keputusan ini disampaikan pada Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kabupaten Gowa di Baruga Tinggi Mae, Rumah Jabatan Bupati Gowa, Sabtu (8/9).
Bupati Adnan menyampaikan, pihaknya sangat bersyukur diberikan amanah untuk menjadi Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Gowa. Organisasi tersebut telah dicintainya sejak dini, apalagi seluruh proses Kepramukaan mulai siaga, penggalang, penegak hingga pembina telah dilewati. Belum lagi pelatihan nilai-nilai Kepramukaan telah diikuti dengan baik.

"Pengalaman Pramuka yang saya jalani ini berkat bimbingan dan dukungan almarhum kakek saya M Yasin Limpo. Sehingga ketika saya diminta menjadi kwarcab maka saya sangat bahagia, dan senang sekali, organisasi ini sangat saya cintai dan saya mohon doa dan kerjasama," katanya usai menghadari kegiatan.

Ia menegaskan, memimpin gerakan Pramuka ini sama dengan melanjutkan perjuangan M Yasin Limpo yang merupakan kakek dari bupati termuda di Kawasan Timur Indonesia (KTI) ini. Olehnya, dirinya meminta agar seluruh pihak ingin bekerjasama membangun gerakan Pramuka di Kabupaten Gowa. Seluruh yang memiliki perbedaan presepsi dan pandangan maka pada kesempatan ini mulai dihilangkan.

"Mari kita rapatkan sama-sama, duduk sama-sama dan susun program bersama untuk membangun gerakan Pramuka lebih baik demi menciptakan sumber daya dan generasi unggul di masa akan datang," harapnya.

Bupati Adnan yang juga Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Cabang Gowa ini mengungkapkan, dalam jangka pendek hal-hal yang akan dilakukan yakni membenah struktur organisasi dengan membuat struktur yang kuat dan mengakomodir seluruh pihak. Kedepan harus dihilangkan seluruh perbedaan karena organisasi Pramuka ini harus dibangun untuk menjadi Pramuka yang lebih maju.

"Kita melibatkan seluruh anggota Pramuka, organisasi harus bangkit, bagus dan jalan sehingga mendapatkan tempat di hati masyrakat," terangnya.

Sebelumnya, di hari yang sama Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni membuka Muscab Gerakan Pramuka Kabupaten Gowa.

Ia mengatakan, peran gerakan Pramuka dewasa ini merupakan mitra atau perpanjangan tangan pemerintah yang berperan dalam membangun dan membina watak serta karakter generasi muda Indonesia.

Hal ini dengan melihat kondisi beberapa generasi muda sekarang ini yang cenderung terpengaruhi dengan hal-hal negatif di lingkungannya. Olehnya sangat dibutuhkan organisasi seperti gerakan Pramuka untuk menjadi wadah dalam membina dan mengerahkan berkembangan para generasi muda.

"Gerakan Pramuka ini memiliki pola pembinaan yang paling paripurna dan berjenjang hingga ke tingkat bawah. Sehingga organisasi ini memiliki kemampuan untuk berada dalam semua lini dan tingkatan usia para anggotanya," ungkapnya.

Sementara Pembimbing Muscab Gerakan Pramuka Cabang Gowa Abd. Salam mengatakan, pada muscab ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja gerakan Pramuka, menyusun rencana kerja gerakan Pramuka dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengurus gerakan Pramuka kwartir cabang.

Ia pun berharap, dengan dilakukannya muscab ini maka dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan gerakan Pramuka khususnya dan masyarakat secara umum. Kemudian melahirkan rencana kerja Kwartir Cabang Gowa masa bakti 2019-2024.

"Begitupun membentuk susunan Kwarcab Gowa untuk masa bakti 2019-2024," terangnya. (Red/WANI)

MAKASSAR (PEDAMAN KARYA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy, berharap, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dapat mereplikasi keberhasilannya saat menjabat sebagai Bupati Bantaeng.
Kita berharap skala yang lebih besar, untuk menangani pendidikan di Sulsel. Ia yakin, dengan melibatkan semua elemen masyarakat, bisa mempercepat tercapainya cita-cita pendidikan untuk semua.

"Saya yakin, seluruh lapisan masyarakat akan sanggup untuk melakukan itu dengan sungguh-sungguh, mempercepat tercapainya pendidikan untuk semua. Wajib belajar 12 tahun yang kita sepakati bersama," kata Muhajir, pada Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional, di Lapangan Karebosi, Sabtu (7/9).

Ia mengatakan, Hari Aksara Internasional tahun ini mengambil tema Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat. Ini berangkat dari kesadaran terhadap keragaman di Indonesia yang memiliki lebih dari 1.500 suku bangsa dan lebih dari 1.000 bahasa daerah dan bahasa minor.

"Keragaman budaya ini merupakan aset bangsa Indonesia yang harus kita pelihara dan kita kembangkan sebagai wahana bersama dalam meningkatkan literasi masyarakat," ujarnya.

Indonesia saat ini sudah mencapai tingkat literasi yang sangat tinggi, karena sudah di atas 98 persen. Sehingga, tinggal kurang 1 persen lebih sedikit.

Padahal pada waktu awal kemerdekaan, pada waktu Bung Karno (Presiden Soekarno) mencanangkan pemberantasan buta huruf, 97 persen penduduk Indonesia dalam keadaan buta aksara. Kemudian tahun 1974, Presiden Soeharto mencanangkan SD Inpres besar-besaran dalam rangka menuntaskan buta aksara itu.

Lanjutnya, peranan SD Inpres luar biasa waktu itu, dan sekarang saatnya status SD Inpres harus ditingkatkan. Karena dulu hanya untuk pemberantasan buta huruf, untuk pengajaran baca, tulis dan menghitung (calistung) atau metode dasar anak mengenal huruf dan angka.

"Jadi sudah tidak relevan lagi kalau sekarang digunakan standar dasar untuk anak-anak milenial sekarang ini," terangnya.

Tugas pemerintah sekarang, tambahnya, adalah meningkatkan peranan pendidikan dasar untuk menyongsong abad 21 menyiapkan Generasi Emas tahun 2045 dalam rangka menyambut dan mengikuti industrialisasi 4.0.

Sementara, Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, menyatakan, gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat.

"Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar sepanjang hidupnya," ujarnya. (Red/WANI)

MAKASSAR (PEDOMAN KARYA)- Kota Makassar menjadi tuan rumah Hari Aksara Internasional Ke-54 Tingkat Nasional. Kegiatan tahun ini yang mengangkat tema Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat, dilaksanakan di Lapangan Karebosi, Makassar, Sabtu, 07 September 2019.

Peringatan ini memiliki arti sangat penting dalam pemberantasan buta aksara. Tujuannya, sebagai upaya memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pemberantasan buta aksara di Indonesia. Sebagai gerakan literasi nasional, mengingatkan kembali konsensus negara-negara dunia melakukan aksi nyata dalam memerangi kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Serta pemberdayaan masyarakat untuk memajukan peradaban dunia sebagai momentum kebangkitan negara-negara berpenduduk buta aksara agar berupaya untuk menuntaskan buta aksara.

Memeriahkan kegiatan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, menyelenggarakan berbagai kegiatan. Antara lain pameran produk unggulan PAUD dan Dikmas Festival Literasi Indonesia, evaluasi pelaksanaan saran dan kesetaraan pendidikan keaksaraan, komunitas adat terpencil dan khusus, bimbingan teknis pendidikan berkelanjutan, percepatan satuan pendidikan non-formal terakreditasi dan berbagai kegiatan lainnya.

Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, dalam sambutan selamat datangnya, menyampaikan rasa terima kasih atas ditunjuknya Makassar sebagai tuan rumah.

"8 September adalah hari yang ditetapkan UNESCO sebagai Hari Aksara Internasional yang hari ini kita peringati di Makassar," kata Nurdin Abdullah.

Sesuai dengan tema, yaitu ragam budaya lokal dan literasi masyarakat, Gubernur memperkenalkan salah satu nilai luhur yang lahir dari Sulsel. Yaitu sipakatau, sipakainge dan sipakalebbi, yang memiliki arti saling memanusiakan, saling mengingatkan dan saling menghargai.

"Nilai ini diajarkan secara turun-temurun oleh orang tua kita untuk membentuk karakter kita bersama," sebutnya.

Ia yakin, dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, maka bisa menciptakan keharmonisan dan suasana yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Ini juga dapat diterapkan di era yang serba menggunakan teknologi. Misalnya dengan sosial media untuk menyebarkan berita yang baik dan termasuk dalam memerangai penyebaran berita hoaks.

"Inilah tantangan literasi pada abad 21 yang lebih dari kemampuan baca, tulis dan hitung. Literasi yang berdasar budaya luhur, saling menghargai, menyebarkan kebaikan dan kritis menerima setiap informasi yang kita terima," ujarnya.

Lanjut Nurdin, persoalan buta aksara merupakan masalah besar yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, khususnya di Sulsel. Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi Sulsel 2018 mencapai 70,90.

Berdasarkan peta daerah, IPM di Sulsel terbilang positif, karena sebagian sudah berstatus tinggi. Dari 24 kabupaten kota, tinggal 11 kabupaten dengan status sedang,  tujuh daerah berstatus tinggi, yaitu Parepare, Palopo, Luwu Timur, Enrekang Pinrang, Sidrap, Barru, dan Kota Makassar satu-satunya berada di level sangat tinggi.

Gerakan literasi sekarang ini menjadi gerakan yang terus disosialisasikan pada setiap lapisan masyarakat.

"Kegiatan literasi merupakan suatu bentuk hak dari setiap orang untuk belajar sepanjang hidupnya," ujar Nurdin.

Hadir juga dalam peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, Bunda PAUD Sulsel Lies F Nurdin, Ketua Dewan Pendidikan Sulsel dan Ketua PGRI Sulsel. (Red/WANI)

Saya mau pinjam uang ta’ Pung, kata Sahban (kanan).

Berapa?” tanya Andi Sose.

Untuk sementara Rp250 juta,” kata Sahban.

Kenapa hanya Rp250 juta. Kalau Pak Sahban yang akan pinjam, silakan pinjam Rp1 miliar kontan,” kata Andi Sose.


Sahban Liba (kanan) berkenalan dengan Andi Sose di Balaikota Jakarta, sekitar tahun 1972. Saat itu, Sahban adalah perwira TNI Angkatan Laut yang dikaryakan di Kantor Gubernur DKI Jakarta, sedangkan Andi Sose adalah seorang purnawirawan tentara yang beralih profesi menjadi pengusaha di Jakarta.


GOWA (PEDOMAN KARYA)- Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan melantik dan mengukuhkan langsung pengurus Dewan Kesenian Gowa Periode 2019-2021 di Baruga Tinggi Mae Rumah Jabatan Bupati Gowa, Jumat Siang (6/9).

Pada pelantikan tersebut diawali dengan pembacaan SK Kepengurusan Dewan Kesenian Gowa serta kata-kata pengukuhan dari Bupati Gowa.

Dalam sambutan Bupati Gowa yang disampaikan Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni mengatakan, keberadaan kesenian sebagai ekspresi budaya diciptakan untuk menjadi suatu penanda yang sebenarnya dalam menyimbolkan kembali citra daerah. Kehadiran Dewan Kesenian ini diharapkan dapat mengangkat nilai-nilai kearifan lokal budaya secara khas.

"Kearifan budaya dapat pula mempengaruhi tumbuhnya kepercayaan diri, kewibawaan dan jiwa kepemimpinan pada diri seorang individu budaya," ujarnya.

Lanjutnya, berbagai macam kesenian yang ada di Kabupaten Gowa merupakan salah satu wujud penanda identitas masyarakat Gowa yang harus dilestarikan secara berkesinambungan  dan lebih terarah. Kedepan, saat ini menjadi tugas bersama yakni dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya yang bersejarah.

"Berbicara tentang nilai-nilai, maka kita butuh jiwa yang besar dan keyakinan yang tinggi untuk mewujudkannya," terangnya.

Sementara, Ketua Dewan Kesenian Gowa Rahmansyah mengatakan, pelantikan pengurus Dewan Kesenian Gowa ini adalah pertama kalinya sepanjang masa pemerintahan Kabupaten Gowa. Hal ini sebagai langkah untuk mempromosikan daerah berjuluk butta bersejarah ini melalui seni dan budaya.

"Kita akan memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk pengembangan seni dan budaya yang ada. Apalagi di Gowa ini banyak pemuda yang memiliki potensi seni dan budaya luar biasa, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang hingga saat ini masih berkecimpung di dunia seni," katanya.

Ia menyebutkan, dari data saat ini sekitar 51 sanggar seni yang aktif dan rutin ikut terlibat dalam pertunjukan-pertunjukan pentas seni budaya hingga kelas dunia. Hanya saja sanggar-sanggar seni ini tidak pernah dapat disaksikan kehadirannya di Kabupaten Gowa.

Dirinya berharap, dengan hadirnya Dewan Kesenian Gowa ini maka kedepan masyarakat secara luas dapat menikmati karya-karya seni maupun penggiat budaya di wilayah ini.

"Kita berharap pada Beautiful Malino tahun mendatang seluruh sanggar seni yang tergabung di Dewan Kesenian ini akan menampilkan pertunjukan seninya yang luar biasa," ujarnya. (Red/WANI)

MAKASSAR (PEDOMAN KARYA)-- Gubernur Sulawesi Selatan Prof. HM Nurdin Abdullah mengundang sultan dan raja dari kerajaan-kerajaan se-Nusantara dalam acara Pengukuhan Pengurus Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Wilayah Sulawesi Selatan di Taman Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (5/9).
Pelantikan mengangkat tema "Dengan Semangat Membangun Budaya Keraton Kita Kembalikan Marwah Budaya dan Peradaban Bangsa".

Para hadirin termasuk perwakilan negara sahabat disambut dengan tari Mabbulo Sibatang dari Kabupaten Barru. Tarian dari berbagai provinsi juga dihadirkan. Juara festival musik Asia, Dian Ekawati juga tampil menyanyikan lagu-lagu daerah Sulsel.

Adapun yang dilantik sebagai Ketua Wilayah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN), YM Bridjen Pol Mapparessa Karaeng Turikale.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyampaikan, kehadiran para raja dan sultan menjadi berkah tersendiri bagi Sulsel.

Ketua yang terpilih sebutnya, punya banyak pengalaman. Dan Ia yakin forum ini menjadi mitra strategis bagi pemerintah.

"Atas pelantikan ini mewakili pemerintah mengucapkan selamat atas pelantikan ini," kata Nurdin Abdullah.

Nurdin menyebutkan, Sulsel  menyambut dengan hangat kedatangan seluruh raja dan sultan se-Nusantara di Sulsel.

Demikian dengan Datu Luwu yang telah mempersiapkan sudah Festival Keraton Nusantara di Luwu untuk menyambut raja dan sultan se-Nusantara.

Sebelumnya, pagi di Gedung Serbaguna Pemkab Maros, Jl Asoka, Kecamatan Turikale, Maros, Nurdin Abdullah mengundang seluruh raja dan sultan se-Nusantara untuk merayakan penobatan Karaeng Turikale yang ke-8. Selain merayakan penobatan Karaeng Turikale, juga merupakan Pelatikan YM Bridjen Pol Mapparessa Karaeng Turikale sebagai Pengurus FSKN Wilayah Sulsel.

Nurdin Abdullah merasa bersyukur meskipun sudah masuk era industri 4.0 yang sarat dengan teknologi dan modernisasi, namun masih bisa menyaksikan secara langsung kegiatan sakral penobatan seorang Karaeng.

Putra Karaeng Bantaeng ini menyampaikan dirinya bagian dari kerajaan dan kesultanan se-nusantara, oleh itu adat budaya di Nusantara harus dilestarikan.

"Saya kira, saya adalah bagian dari kerajaan dan Sultan, yang kebetulan menjadi gubernur, sebelumnya saya menjadi bupati Bantaeng 10 tahun," kata Gubernur.

Ia melanjutkan hadirnya raja dan sultan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara ini menjadi penyemangat tersendiri untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan.

"Kehadiran seluruh raja-raja dan Sultan ini menjadi spirit bagi kami semakin bekerja lebih keras lagi saya kira itu yang bisa saya sampaikan," sebutnya.

Sementara itu, dalam sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FSKN, YM Sultan Sepuh XIV Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat yang diwakili oleh Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu ke-40, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau berharap bahwa pengurus yang baru bisa membawa FSKN ke yang lebih baik.

"Bangsawan bukan hanya karena darah yang mengalir dalam urat nadinya. Tetapi dalam sikapnya selalu menjunjung harkat martabat manusia, harkat martabat rakyat.  Dia adalah pengayom bagi rakyatnya," ucapnya.

Andi Maradang Mackulau Opu To Bau juga menyebutkan bahwa Nurdin Abdullah Karaeng Bantaeng dapat mewakili mereka dengan baik sebagai seorang pemimpin yang baik ditengah masyarakat.

Sedangkan, Ketua FKSN Wilayah Sulsel, Mapparessa Karaeng Turikale menyampaikan, bahwa semangat kerja sama adalah sebagai modal dalam mendampingi pemerintah dalam kepengurusaanya.

"Kami memohon doa restu, bimbingan dan arahan dari Bapak Gubernur dan pemerintah, karena tugas kami mengembalikan marwah peradaban," ujarnya.

Sementara, Laporan Ketua Pelaksana, Andi Makmur Sadda menyampaikan telah hadir 75 orang sultan dan raja. Serta berterima kasi kepada Nurdin Abdullah, menjadi pribadi raja yang mendukung kegiatan ini bisa berjalan dengan baik.(Red/WANI)

Leluhur orang Tionghoa-Indonesia berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. 
- Sulaiman Gosalam -


DUALISME. Karaeng Turikale Maros kini ada dua. Dualisme Karaeng Turikale tersebut terjadi setelah Brigjen Pol (P) Dr Achmad Aflus Mapparessa MM MSi dilantik sebagai Karaeng Turikale VIII, di Maros, pada 05 September 2019. Inzet: Massulangka Karaeng Situju. 


GOWA (KARYA INDONESIA)- Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menginstruksikan jajarannya segera membenahi Dusun Borongbulu Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan. Pembenahan terutama terkait infrastruktur jalan dan rehab sekolah yang ada di dusun tersebut.


Hal itu diungkapkannya saat melakukan kunjungan kerja bersama Wabup Gowa,H. Abd Rauf Malaganni bersama Kepala SKPD lingkup Pemkab Gowa, Kamis siang (5/8).

Terkait keluhan pengadaan listrik yang belum maksimal yang ada dimasyarakat. Di jelaskan oleh orang nomor satu di Gowa ini.

" Insyaallah listrik akan ada dalam waktu dekat ini, karna kabel dan tiang sementara dikerjakan untuk penerangan. Terima kasih untuk kerjasama teman-teman di PLN yang mengupayakan listrik  disini" ungkapnya.

Selain listrik, pihaknya juga akan melakukan pengecoran disepanjang jalan Dusun Tabuakkang - Dusun Borongbulu yang dimulai dari poros Paranglompoa di tahun 2020 mendatang.

" Tolong Kadis PUPR catat berapa panjangnya untuk pengecoran, dan jadikan prioritas pada tahun depan," imbau Adnan.

Tak ketinggalan di bidang pendidikan, Adnan memerintahkan untuk merehab SD Borongbulo dan membangun kelas pada sekolah swasta SLTP Yaspib   (Yayasan Pendidikan Bontolempangan). Namun sebelum itu dirinya menghimbau pemilik yayasan untuk terlebih dahulu mengurus sertifikat kepemilikan tanah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

" Untuk SD sendiri insyaallah kami akan merehab tiga kelas sesuai ruang kelas yang ada, sedangkan SLTP akan dibangunkan ruang kelas tetapi syaratnya itu tadi harus diurus dulu sertifikat tanahnya oleh pemilik yayasan," jelasnya.

Olehnya dirinya berharap dengan dilakukannya kunjungan ini, pemerintah dan masyarakat khususnya Dusun Borongbulu Desa Paranglompoa Kecamatan Bontolempangan kebersamaan bisa terus terjalin, karena mwnurutnya keberhasilan Pemkab Gowa hingga saat ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama masyarakat.

Sementara itu, Camat Bontolempangan, Muslimin menyampaikan jumlah penduduk di dusun ini kurang lebih 500 penduduk dan perjalanan menuju dusun dari poros jalan sekitar 3 KM.

" Perjalanan dari poros menuju dusun Borongbulu kurang lebih 3 KM, dan alhamdulillah berkat Bupati dan Wabup Gowa, saat ini sudah mulai dilakukan pengerjaan tiang listrik dan kabel untuk penerangan di dusun ini, begitupun pengerasan dan pengecoran sudah ada pada sebagian jalan, " katanya.

Pada kesempatan itupun, dirinya mengungkapkan rasa terimakasihnya atas kunjungan yang dilakukan. Menurutnya antusias masyarakat sangat tinggi menyambut kedatangan Bupati dan Wabup Gowa.

" Terimakasih pak sudah menyempatkan hadir meskipun kondisi perjalanan kesini sangat luar biasa, dan masyarakat sangat antusias menyambut," pungkas Muslimin.

Diakhir kegiatan Adnan bersama rombongan berkeliling melihat sekolah dan menyapa masyarakat setempat.(Red/Wani)

PERESMIAN. Bupati Takalar Syamsari Kitta memberikan kata sambutan pada acara peresmian penggunaan Pusat Daur Ulang (PDU) Tasamara', di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Rabu, 04 September 2019. (ist)

MAKASSAR (PEDOMAN KARYA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo SP) Sulawesi Selatan tak berhenti berinovasi. Pelbagai terobosan strategis sudah dibuat untuk mempermudah kinerja pemerintah dalam sektor pelayanan.


Mulai dari smart office, digital sign, smart public wi fi, hingga rencana menghadirkan TV Streaming bernama Baruga TV untuk masyarakat.

Inovasi paling anyar adalah menyiapkan layanan internet gratis atau Smart Wifi Public di seluruh kawasan car free day (CFD) di Kota Makassar. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik Persandian (Kadis Kominfo SP) Pemprov Sulsel, Andi Hasdullah menjelaskan, khusus internet gratis ini diberlakukan dalam bentuk pelayanan dengan manajemen Sabtu- Minggu.

"Layanan internet gratis bisa digunakan masyarakat di area CFD setiap Sabtu dan Minggu. Jadi segala kegiatan Pemprov tetap bisa diakses oleh masyarakat di luar hari kantor," ujar Hasdullah, Kamis, 5 September 2019.

Hasdullah memaparkan, Diskominfo bertanggung jawab mempublikasikan kinerja Pemprov Sulsel. Tak hanya kegiatan Gubernur. Tapi juga semua organisasi perangkat daerah (OPD). Semua itu, kata dia, wajib dipublikasikan untuk diketahui masyarakat Sulsel.

Menurutnya, publikasi ini penting karena masyarakat bisa mengetahui yang dikerjakan Pemprov. Sehingga masyarakat ada sense of belonging atau rasa memiliki terhadap Pemprov Sulsel.

"Publikasi itu juga adalah bagian dari transparansi. Secara langsung masyarakat bisa ikut mengawasi, dan berpartisipasi terhadap yang dilakukan Pemprov Sulsel," papar Hasdullah.

Pria kelahiran Kabupaten Bone itu mengakui, kesuksesan pembangunan bisa dicapai dengan kerjasama atau sinergi antara pemerintah, masyarakat dan private sector (swasta). Khusus untuk publikasi, Diskominfo menggandeng media, baik lokal maupun media nasional, terutama media online. Bahkan, sebut Hasudllah, beberapa media online sudah menjalin kerja sama dengan Diskominfo Sulsel dalam rangka mempublikasikan kinerja Pemprov.

"Ke depannya bila Diskominfo dan Humas Pemprov Sulsel sudah dalam satu rumah tangga, maka akan dilakukan penguatan forum Humas. Semua OPD harus punya satu orang Humas untuk membuat berita setiap hari terkait dengan kegiatan dinasnya. Untuk itu, satu pegawai Humas akan dilatih melalui bimbingan teknis (bimtek). Dia harus bisa memproduksi berita, dikirim ke media center Diskominfo untuk kemudian oleh Diskominfo akan dipublikasikan ke publik," bebernya.

Disamping itu, pihaknya juga tetap melakukan penguatan emosional dengan insan media. Misalnya dengan megagendakan pertemuan rutinan satu kali dalam seminggu. "Pertemuan ini dikemas dalam bentuk konferensi pers untuk mempublikasikan perkembangan kinerja gubernur dan OPD ke masyarakat luas," terang dia.

Terkait kepentingan publikasi, akan ditangani oleh Layanan Informasi dan Dokumentasi. Program layanan ini dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). Kadis Kominfo sendiri sebagai PPID Utama Sulsel. Semua Sekertaris Dinas atau OPD otomatis menjadi PPID Pembantu. Maka siapapun masyarakat baik dari Sulsel maupun dari luar Sulsel yang membutuhkan informasi tentang Sulsel, dokumen apa saja sepanjang itu masih bisa terbuka dan tidak dalam pengecualian, bisa minta ke Diskominfo.

Bisa manual, bisa juga online melalui portal PPID Sulsel. Diskominfo terbuka 24 jam untuk masyarakat.

"Intinya, ke depan kami menghadirkan publikasi kinerja Pemprov Sulsel yang bisa menjadi konsumsi publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat bisa ikut memiliki, dan memahami bahwa Pemprov Sulsel telah melakukan banyak hal untuk melayani kepentingan rakyat," pungkasnya. (Red/Wani)

MAKASSAR (KARYA INDONESIA)  Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menerima laporan dari peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS terkait gaji guru yang belum terbayarkan di empat kabupaten. Mendapat laporan tersebut, Andi Sudirman secara spontan langsung menelpon Sekretaris Dinas Pendidikan, untuk mendapatkan penjelasan.


Diketahui, Andi Sudirman hadir untuk memberikan pengarahan pada Latsar CPNS yang diselenggarakan BPSDM Sulsel, Rabu (4/9). Salah seorang peserta, tiba-tiba melaporkan bahwa ada beberapa rekannya di Kabupaten Jeneponto, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Bantaeng, yang gajinya belum terbayarkan di bulan Juni, Juli,  dan September.

"Mohon maaf Pak Wagub, saya ingin melaporkan bahwa ada beberapa guru gajinya belum terbayarkan di Bulan Juni, Juli, dan September. Sedangkan gaji di Bulan Agustus dan gaji ke-13 sudah terbayarkan," ungkap salah seorang guru dari UPT SMA Luwu Utara, yang enggan disebutkan identitasnya.

Andi Sudirman kemudian memohon maaf atas permasalahan yang terjadi, dan segera menyelesaikannya.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, saya mohon maaf atas keterlambatan penggajian rekan-rekan guru, dan sekaligus terima kasih sudah melaporkannya langsung kepada saya, sehingga saya bisa langsung telpon OPD yang terkait," ujarnya, seraya langsung menelpon Sekdis Pendidikan Sulsel.

"Saya sudah telpon langsung Sekertaris Dinas, dan meminta penjelasannya, mengapa bisa terlambat penggajiannya," terangnya.

Ia juga menyampaikan, jika laporan tersebut sudah disampaikan ke Gubernur, dan langsung ditindak lanjuti. Sontak, peserta bertepuk tangan karena keluhan yang mereka sampaikan langsung ditindaklanjuti.

"Rakyat Sulsel tidak salah pilih pemimpin," teriak salah satu peserta pelatihan.

Setelah berfoto bersama dengan peserta, Andi Sudirman langsung menuju mushallah di Kampus II BPSDM untuk melaksanakan Shalat Ashar berjamaah bersama peserta. (Red/Wani)
GOWA (PEDOMAN KARYA) Wakil Bupati Gowa Abd. Rauf Malaganni meminta hukum menindak tegas pelaku pengeroyokan kepada Guru SD Negeri Pa'bangiang Astiah.


Hal itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan pihak sekolah didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gowa, Kawaidah Alham.


Ia mengatakan, persoalan tersebut memang harus ditindaki secara tegas karena ini memberikan dampak yang tidak baik bagi sekolah. Termasuk bagi anak-anak didik di lingkup sekolah.

"Saya mewakili pemerintah daerah sangat prihatin dengan kejadian ini. Harusnya perbuatan kekerasan seperti ini tidak terjadi," katanya usai pertemuan, Kamis (5/8).

Lanjut, Wabup Gowa, apalagi Pemkab Gowa telah mengeluarkan peraturan bahwa orangtua siswa dilarang masuk di wilayah sekolah selama berlangsung pelajaran. Olehnya, sikap orangtua atau pelaku pengeroyokan kepada guru ini sangat melanggar.

Dari laporan pihak sekolah, orangtua siswa yang mengeroyok guru ini merasa tidak puas dengan adanya cekcok antara anaknya dan siswa lainnya. Karena ketidakpuasannya, si pelaku kemudian mendatangi siswa lawan cekcok anaknya kedalam kelas dan menjewer kupingnya kemudian menyeretnya hingga ke ruang kepala sekolah dan meminta agar anak tersebut dihukum.

Permintaan tersebut pun tidak diindahkan oleh si guru (korban pengeroyokan) karena memang tugas seorang guru adalah melindungi siswa-siswanya. Apalagi ada aturan pemerintah bahwa seorang guru dilarang membentak bahkan sampai memukul.

"Ini yang kita sesalkan karena adanya orangtua yang seperti ini. Makanya kami pun berharap agar pihak berwajib dapat menyeselesaikan secara hukum, karena sangat jelek kasusnya orangtua mendatangi guru kemudian melakukan tindak kekerasan," tegas Wabup Gowa.

Sementara Kepala Sekolah SD Pa'bangiang Nurjannah mengungkapkan, dirinya mengaku sangat terpukul dengan sikap yang dilakukan orangtua siswa kepada salah satu gurunya itu. Perlakuannya tersebut sangat mencoreng nama sekolah dan para guru.

"Harusnya orangtua lebih bijak menghadapi hal-hal seperti ini. Orangtua ketika sudah menitipkan anaknya di sekolah untuk dibimbing maka harus diberikan kepercayaan kepada pihak sekolah termasuk kepada guru walinya," ujarnya.

Ditempat yang sama Kadis DPPPA Gowa Kawaidah Alham mengatakan, kedepan pengawasan terhadap tindak kekerasan di lingkup sekolah akan semakin diperkuat. Salah satunya dengan memaksimalkan peran Sipekabisa atau Sistem Pelaporan Keamanan Berbasi Sekolah.

Inovasi tersebut, jelas Kawaidah yakni bagaimana jika terjadi tindak kekerasan dalam sekolah agar diselesaikan dalam lingkup sekolah saja.

"Orangtua memang berhak tau apa yang terjadi kepada anak-anaknya selama di sekolah. Tetapi jika ada hal-hal yang kurang baik sebisa mungkin diselesaikan dan diatasi di sekolah," ujarnya.

Dirinya pun sangat menyayangkan hal ini terjadi di lingkup SD Pa'bangiang karena sekolah negeri yang berada di Jalan Andi Tonro, Kecamatan Somba Opu adalah salah satu pelopor sekolah ramah anak. Semua fasilitas dan sarana prasarananya telah memenuhi sebagai sekolah ramah anak.

"Adanya peristiwa seperti ini saya mengimbau agar seluruh sekolah lebih menguatkan lagi pengamanannya. Termasuk pengawasannya kepada orangtua siswa yang ingin masuk ke sekolah saat jam pelajaran berlangsung," katanya.

Orangtua pun tidak harus menerima langsung laporan yang dibawakan oleh anak, tapi mengkroscek terlebih dulu kepada kepala sekolah dan gurunya.

Sementara, terkait kebijakan kepala sekolah yang tidak akan lagi menerima siswa yang orangtuanya melakukan pengeroyokan, pihaknya masih akan mempelajari duduk persoalan tersebut.

"Kamu tidak akan langsung ambil sikap tapi tetap mencari kepentingan terbaik dari anak. Kami akan bicarakan kembali dengan pihak kepala sekolah dan dinas pendidikan langkah seperti apa yang akan diambil, karena tetap anak berhak mendapatkan hak pendidikannya," (Red/WANI)

MAKASSAR (KARYA INDONESIA) Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulsel, Rabu (4/9)

Adapun agendanya adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulsel dangan DPRD Provinsi Sulsel Tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. Serta agenda Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, HM Roem.

Terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019 seluruh fraksi menerima untuk ketahapan selanjutnya.

Gubernur mengapresiasi kerja keras dewan sehingga dapat dilakukan penandatangan nota kesepakatan antara Pemprov Sulsel dan DPRD tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020.

"Atas kerja keras dan komitmen yang tinggi walaupun dengan waktu yang sangat terbatas dan pembahasan dapat dituntaskan," kata Nurdin Abdullah.

Lanjutnya, secara normatif kebijakan ini merupakan siklus keuangan daerah yang tahapannya telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tentang Penyusunan Pedoman
 APBD yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

"Olehnya itu penandatangan nota kesepahaman ini berarti telah melewati satu tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah, sejak ditetapkannya peraturan daerah provinsi Sulsel Nomor 6 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2019," sebutnya.

Nurdin menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, mengindikasikan
perlunya dilakukan penyesesuaian pada asumsi dasar makro ekonomi
daerah yang telah ditetapkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2019.

 Olehnya itu dalam penyusuanan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, tetap memperhatikan hasil kinerja capaian pelaksanaan kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 dan perkembangan sosial dan ekonomi makro daerah sampai dengan semester pertama tahun 2019.

Berdasarakan hasil evaluasi sampai dengan semester pertama terdapat kondisi yang dinilai strategis dengan perubahan situasi dan kebijakan pemerintah yang perlu diakomodir guna menjaga efektivitas dan manfaat pembangunan daerah tahun 2019. Khususnya terkait fiscal daerah.

Pada tahun 2019 yang sementara berjalan, komponen pendapatan secara umum terjadi peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Oleh karenanya hal ini secara langsung berkenan dengan komposisi Belanja
Daerah. Baik yang langsung maupun tidak langsung, begitu pun dengan komponen pembiayaan daerah, di mana dilakukan penyesuaian atas saldo anggaran lebih tahun 2018.

Disamping itu temuan BPK atas adanya kurang saldo bagi
pajak daerah kepada kabupaten/kota.

Memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kondisi tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya penyesuaian dalam fiskal
daerah, yang dituangkan dalam perubahan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 dan ditampung dalam Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran
2019.

"Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 pada malam hari ini merupakan pedoman dan panduan untuk tahapan selanjutnya," ujar Nurdin dalam sambutannya.(K.Sijaya)

GOWA (PEDOMAN KARYA) Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Drag Bike Bupati Gowa Cup II sudah siap digelar di Sirkuit Pattallassang, Sabtu/Minggu, 14-15 September 2019 mendatang.

Event otomotif yang digelar oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulsel ini Kejuaaran Nasional [Kejurnas] Drag Bike Regional 5 dan 6 untuk wilayah Sulawesi, Maluku, Papua. Putaran 8 Sulsel 2019, GO Event Promo sebagai promotor event ini, target plan kita diikuti sekitar 600 peserta.

Ketua Penyelenggara dan juga owner Go Event Promo, A Kasim Alwi mengatakan peserta  itu tidak hanya dari Sulsel saja. Tetapi juga peserta dari Pulau Jawa.

"Estimasti kita ada 600 peserta. Selain komunitas motor di wilayah Sulampapua, juga ada tim besar dari Jawa yang sudah menyatakan siap ikut," ucap Kasim Alwi usai rapat koordinasi Kejurnas Drag Bike Bupati Cup II di Aula Mapolres Gowa, Kamis, 5 September.

Lanjut jelasnya, kami mengandalkan GoWa-MO terkait publikasi pada kegiatan ini sebagai Media Sponsor agar target peserta dan informasi pelaksanaan dan kelancaran kegiatan ini tersampaikan.

" Rencananya ba'da Jumat besok kami akan melakukan audance dan silahturahmi ke Bupati Gowa, kalau tidak ada halangan dan sesuai jadwal kami di agendakan setelah pelaksanaan Deklarasi Dewan Kesenian Gowa (DKG) yang pelaksanaannya di Gedung Baruga Karaeng Pattingalloang Kantor Bupati Gowa.

Ajang Kejurnas Drag Bike Bupati Gowa Cup II ini, lanjut Kasim mempertandingkan pelbagai level kelas. Antara lain Kelas A (Kejurnas) meliputi bebek tune up 4 tak sampai dengan 130 cc, bebek tune up 4 tak 200 cc, sport 2 tak frame standar sampai dengan 155 cc dan matic tune up sampai dengan 200 cc.
“Selain level Kejurnas, juga dilombakan kelas Supporting dan mesin horizontal,” sebutnya.

Terkait soal pengamanan kegiatan Kejurnas Dragbike, kata dia, pihak panitia melibatkan personil gabungan. Terdiri dari Polres Gowa, Kodim 1409 Gowa serta Polsek Bontomarannu. "Panitia juga dibantu aparat Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dan Tim Medis dari Dinas Kesehatan Gowa," beber Kasim.

Kabag Ops Polres Gowa, Kompol Sudaryanto menambahkan, khusus untuk pengamanan Kejurnas Drag Bike Bupati Gowa Cup II, pihaknya akan menurunkan sekitar 100 personil.

"Ada sekitar 100 personil kita kerahkan mengamankan event Kejurnas Drag Bike ini," ujar Sudaryanto singkat.(Red/Wani)

MAKASSAR (PEDOMAN KARYA) - Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Group Wartawan Media Online "DPP GoWa-MO", Syafriadi Djaenaf melakukan kunjungan ke Biro Aset Pemrov SulSel. Kunjungan ini disambut hangat Kepala Biro Aset, Hj. Nurlina, S Sos, M.M, Rabu, (4/9) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl. Urip Sumohardjo No 269 Makassar.


Dalam kunjungan kali ini turut hadir Pembina GoWa-MO, Asdar Bintangtop dan Waketum Bidang Usaha, Kerjasama dan Keuangan, Ricky Rianto. Kedatangan Pengurus DPP untuk memberikan dukungan kepada Biro Aset melakukan inventarisasi aset dan mengambil alih aset pemrov Sulsel yang dikuasai pihak lain.

Hal ini sangat penting di lakukan secepatnya, Syafriadi berharap biro aset mengambil alih aset aset ini. Sudah saatnya melakukan pencegahan penyalahgunaan aset daerah dan pengelolaannya dilasanakan dengan benar demi jalannya pembangunan yang bermuara untuk kesejahteraan masyarakat Sulsel.

Aset yang kami maksudkan antara lain, Stadion Mattoangin, Lapangan Tenis Lamadukelleng dan Arena Olahraga Pacuan Kuda Parang Tambung,. Kami sangat mendukung langkah pengambilalihan dan penataan aset ini," ujar Pak Ketua

Kepala Biro Aset Pemprov Sulsel, Nurlina mengakui penataan aset menjadi atensi utama kepemimpinan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Apalagi, program penataan aset ini didukung penuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena itu, Ia mengharapkan dukungan
dari semua pihak dalam mengembalikan  aset yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.

"Dukungan semua elemen masyarakat sangat kami harapkan agar untuk mencegah penyalahgunaan aset Pemprov Sulsel," tandas Nurlina.(Red/WANI)

PWI LUWU TIMUR. Ketua PWI Sulsel, HM Agus Salim Alwi Hamu (ketiga dari kiri) yang didampingi beberapa pengurus, foto bersama dengan Ketua Panitia Persiapan Pembentukan PWI Kabupaten Luwu Timur, Anto Ussu (keempat dari kiri), dan Sekretaris PWI Luwu Raya, Dhedy, di Gedung Graha Pena, Makassar, Senin, 02 September 2019. (ist)


MAKASSAR (PEDOMAN KARYA) Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulsel, Rabu (4/9) malam.


Adapun agendanya adalah Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sulsel dangan DPRD Provinsi Sulsel Tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. Serta agenda Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulsel, HM Roem.

Terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2019 seluruh fraksi menerima untuk ketahapan selanjutnya.

Gubernur mengapresiasi kerja keras dewan sehingga dapat dilakukan penandatangan nota kesepakatan antara Pemprov Sulsel dan DPRD tentang KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020.

"Atas kerja keras dan komitmen yang tinggi walaupun dengan waktu yang sangat terbatas dan pembahasan dapat dituntaskan," kata Nurdin Abdullah.

Lanjutnya, secara normatif kebijakan ini merupakan siklus keuangan daerah yang tahapannya telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Tentang Penyusunan Pedoman
 APBD yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

"Olehnya itu penandatangan nota kesepahaman ini berarti telah melewati satu tahapan penting dalam siklus pembangunan daerah, sejak ditetapkannya peraturan daerah provinsi Sulsel Nomor 6 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2019," sebutnya.

Nurdin menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, mengindikasikan
perlunya dilakukan penyesesuaian pada asumsi dasar makro ekonomi
daerah yang telah ditetapkan pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2019.

 Olehnya itu dalam penyusuanan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, tetap memperhatikan hasil kinerja capaian pelaksanaan kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 dan perkembangan sosial dan ekonomi makro daerah sampai dengan semester pertama tahun 2019.

Berdasarakan hasil evaluasi sampai dengan semester pertama terdapat kondisi yang dinilai strategis dengan perubahan situasi dan kebijakan pemerintah yang perlu diakomodir guna menjaga efektivitas dan manfaat pembangunan daerah tahun 2019. Khususnya terkait fiscal daerah.

Pada tahun 2019 yang sementara berjalan, komponen pendapatan secara umum terjadi peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Oleh karenanya hal ini secara langsung berkenan dengan komposisi Belanja
Daerah. Baik yang langsung maupun tidak langsung, begitu pun dengan komponen pembiayaan daerah, di mana dilakukan penyesuaian atas saldo anggaran lebih tahun 2018.

Disamping itu temuan BPK atas adanya kurang saldo bagi
pajak daerah kepada kabupaten/kota.

Memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kondisi tersebut, Gubernur menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya penyesuaian dalam fiskal
daerah, yang dituangkan dalam perubahan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 dan ditampung dalam Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran
2019.

"Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2019 pada malam hari ini merupakan pedoman dan panduan untuk tahapan selanjutnya," ujar Nurdin dalam sambutannya.(Red/Wani)


BANDUNG  (PEDOMAN KARYA)- Seiring dengan perkembangan zaman jumlah manusia semakin banyak dengan segala atribut yang menyertai berbagai perubahan tersebut. Begitupun dengan perkembangan teknologi telah merubah model dan pola perilaku manusia dalam memandang suatu fenomena.


" Termasuk di dalamnya adalah perilaku – perilaku yang menyimpang dalam koridor hukum positif atau yang biasa disebut dengan kriminalitas. Begitupun perilaku kriminal banyak yang bertransformasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan usia. Nyaris menjadi fenomena metamorfosa yang sempurna.

Terkait hal ini, media mewawancarai Board of Advisor Neuroleadership Indonesia yang juga Komisioner Kompolnas RI Dede Farhan Aulawi di ruang kerjanya, Selasa (3/9). Dede berpendapat bahwa jika dilihat dari struktur dan fungsi otak ada yang namanya Amigdala, yaitu bagian dari otak yang terlibat dalam ketakutan, agresi dan interaksi sosial, termasuk yang mendorong perilaku keterlibatan dalam kejahatan.

Menarik ketika membaca hasil penelitian neuroimaging-nya Dustin Pardini, PhD dari University of Pittsburgh.

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa pria berusia 26 tahun dengan volume amygdala lebih rendah lebih akan lebih cenderung agresif, ganas dan menunjukkan sifat psikopat, dibanding pria pada usia yang sama dengan amigdala berukuran lebih normal.

Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian psikolog Andrea Glenn, PhD dari University of Alabama yang menunjukkan bahwa amigdala yang ukurannya lebih kecil memiliki kecenderungan psikopat. Ujar Dede.

Selanjutnya Dede juga menambahkan bahwa defisit (amigdala kecil) dapat muncul jauh sebelum orang melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan penelitian Adrian Raine, DPhil dari departemen kriminologi di University of Pennsylvania memeriksa pengkondisian rasa takut yang tergantung pada fungsi amigdala.

" Anak-anak yang melakukan kejahatan, biasanya tidak mampu menunjukkan rasa takut ketika kebanyakan dari orang lain merasa takut. Anterior cingulate cortex (ACC) yang memainkan peran utama dalam perilaku juga terkait dengan kejahatan.  Oleh karena itu, kita perlu mengubah otak untuk mengubah perilaku. Artinya perlu satu intervensi, meskipun sekedar intervensi sederhana karena dapat membuat perbedaan.

Dalam uji coba terkontrol acak terhadap tahanan Inggris, ditemukan bahwa mereka yang menerima vitamin, mineral, dan suplemen asam lemak esensial melakukan rata-rata 26,3 persen lebih sedikit pelanggaran.

Intinya bahwa " aspek biologi bukanlah takdir, karena siapapun dapat mengubah akar biologis tersebut agar tidak menumbuhkan tunas – tunas kejahatan, termasuk perilaku anarkis yang menyukai kekerasan dan kerusakan.

“ Benar sekala kalam Illahi yang menyatakan bahwa Allah SWT tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika mereka sendiri tidak mau mengubahnya “, Pungkas Dede mengakhiri percakapannya. (WANI)

Murid-murid Sekolah Dasar Negeri (SDN) 153 Inpres Bontonompo, Kelurahan Canrego, Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel), Kabupaten Takalar, sudah lebih dari sepekan “mengungsi” dan terpaksa “menumpang hidup” ke salah satu gedung kampus milik Yayasan Pendidikan Nasional (Yapenas) tak jauh dari sekolah tersebut. (Foto: Maggarisi Saiyye) 


GOWA, (PEDOMAN KARYA). Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, H Muchlis hadir dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PK antara Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sekretaris Daerah Kab/Kota Se Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (4/9).

Penandatanganan PKS yang juga dihadiri langsung Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, dan Ketua Ombudsman merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman sebelumnya pada bulan April lalu.

Muchlis menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI dalam rangka melegal formalkan kesamaan tujuan dalam upaya bersama untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten .

"Ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya dengan harapan setiap permasalahan yang menyangkut pelayanan publik dapat direspon dengan cepat, sehingga tingkat kepuasan publik tetap terjaga dengan baik." Ujarnya.

Tak hanya itu, Ia juga berharap dengan penandatanganan kerjasama ini Kabupaten Gowa bisa segera mengejar untuk bisa masuk di zona hijau.

"Jadi semua SKPD terkait dengan pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi yang lalu oleh Ombudsman kita harap sudah bisa dibenahi. Semua indikator-indikator komponen yang masih dianggap perlu pembenahan dapat segera diselesaikan, sehingga target untuk mencapai level tertinggi atau zona hijau dari hasil evaluasi ombudsman bisa dicapai," tutur Muchlis.

Mantan Kepala Bappeda Gowa ini pun optimis jika Kabupaten Gowa mampu mencapai zona hijau. "Kalaupun memang tidak bisa seperti yang dicapai sinjai langsung hijau, itu tidak jadi masalah yang penting ada usaha menunjukkan upaya untuk kesana, karena Kabupaten Gowa belum lengkap jika belum mendapatkan level tertinggi evaluasi dari ombudsman," puskasnya.

Sementara Kepala Perwakilan RI Prov Sulsel, Subhan Djoer mengatakan bahwa salah satu prinsip dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih adalah komitmen kepala daerahnya. Jika seluruh kepala daerah selalu berpikir maju dan berinovasi maka tentunya akan sangat mudah membagun daerahnya, termasuk juga berupaya memaksimalkan pelaksanaan layanan publik yang diberikan.

"Saya sangat mengapresiasi pemerintah prov Sulsel Sulsel dan Bupati/Walikota yang telah memfasilitasi kegiatan ini juga tak henti hentinya melakukan koordinasi sehingga tindak lanjut dari MoU yang lalu terselesaikan," katanya.

Pihaknya pun berharap kedepan birokrasi pemerintahan semakin baik dalam melayani masyarakatnya, memberikan hak dan kewajiban masyarakat sesuai aturannya dan lainnya. (PK/Wani)

Kepala Desa Bangkala Loe, Kecamatan Bontoramba, Hj St Syamsiah Saad (paling kanan), meneteskan air mata saat memberikan testimoni pada acara Penarikan Mahasiswa KKLP STIE-STKIP Yapti, di Desa Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Selasa, 03 September 2019. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)


SWAFOTO. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar melayani sejumlah mahasiswa STIE-STKIP Yapti Jeneponto untuk berswafoto pada acara Penarikan Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) Angkatan XXI STIE-STKIP Yapti Jeneponto, Selasa, 03 September 2019. (Foto: Asnawin Aminuddin / PEDOMAN KARYA)


BACA PUISI. Setelah lebih 40 tahun berlalu, saya baru tampil lagi di panggung untuk membaca puisi, dan kali ini saya memilih puisi berjudul "Karawang-Bekasi." (Foto: Basri Pabottingi)

JUDUL BERITA ini sebenarnya bagus dan menarik, khususnya untuk segmen pembaca yang disasar oleh media yang memberitakannya, karena berita ini menyangkut dugaan penghinaan yang dilakukan oleh AJ (Ahmad Jais), salah seorang Anggota DPRD Takalar terpilih periode 2019-2024 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Takalar.



Ramaikan Pekan Muharram, 2.500 Santri Pawai di Maradekaya

Dalam rangka memeriahkan Pekan Muharram 1441 H dan Milad BKPRMI ke 42 DPW BKPRMI Sulawesi Selatan dipusatkan di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Ahad, 1 September 2019 bertepatan 1 Muharram 1441 H. Kegiatan ini dihadiri 2591 santri dari 61  TKA-TPA se-Kecamatan Bajeng.

Ketua DPK BKPRMI Bajeng Ust.Amiruddin Syam S.Pdi, M.Pdi dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPW BKPRMI Sulawesi Selatan atas kepercayaannya Kecamatan Bajeng sebagai tuan rumah Pekan Muharram dan Milad BKPRMI ke 42.

Adapun sambutan Ketua Umum DPW BKPRMI Sulawesi Selatan Ustadz H.Hasid Hasan Pslogai, SH, MH menyampaikan bahwa sengaja kami menunjuk Kecamatan Bajeng Pekan Muharram 1441 dan Milad BKPRMI ke 42 karena DPK BKPRMI Kecamatan Bajeng sangat aktif menyampaikan kegiatan TKA-TPA dan itu dapat dilihat dari media sosial. Semangat Muharram harus selalu dijaga sehingga anak-anakku sebagai santri tidak pernah luntur untuk selalu berbuat baik dan berakhlakul karimah.

Adapun Dewan Pengurus Daerah ( DPD ) BKPRMI yang hadir Kota Parepare, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan seluruh utusan DPK se-Kabupaten Gowa.

Sedangkan Camat Bajeng Bapak Nasrun B. S.Sos mengingatkan kepada para santri untuk memperkuat ukhuwah islamiyah dan mengamalkan amalan-amalan Muharram seperti puasa Asyura di mana sangat dianjurkan untuk dilakukan. Saya sebagai Camat Bajeng mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku yang meluangkan waktunya untuk menghadiri Pekan Muharram apalagi Bulan Muharram adalah Syahrullah bulannya Allah.

Memeriahkan Pekan Muharram dan Milad BKPRMI ke 42 DPW BKPRMI Sulawesi Selatan juga melakukan kegiatan Dialog Pemberdayaan Pemuda Remaja Masjid di Era Mileneal Selasa, September 2019 di Kabupaten Takalar. Silaturrahim tokoh BKPRMI dari tanggal 2 sampai 7 September 2019 di Makassar. Donor darah Sabtu, 7 September 2019 di Masjid Al-Ghazali Toddopoli Makassar.
Menutup kegiatan DPW BKPRMI Sul-Sel ziarah ke Makam Taman Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional Sultan Hasanuddin dari tanggal 7 / 8 September 2019

PENGANGGURAN. Yang ditekan bukan pengangguran atau orang yang sedang menganggur, melainkan angka atau jumlahnya dengan cara memperbanyak lapangan pekerjaan dan mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan kerja baru.


Tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan kenamaan di tengah masyarakat. Sebagai orang terkemuka dan kenamaan, tokoh masyarakat tentu tidak mungkin bersembunyi atau menyembunyikan identitasnya, termasuk ketika diwawancarai oleh wartawan.
Maka rasanya aneh kalau ada tokoh masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya dalam pemberitaan media massa setelah dirinya diwawancarai oleh wartawan.