 |
| WTP. Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye (paling kanan) menerima laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulawesi Selatan, di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa 27 Mei 2025. (IST) |
------
Pemkab Takalar
Raih WTP Empat Tahun Berturut-turut
TAKALAR, (PEDOMAN KARYA).
Pemerintah Kabupaten Takalar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan
keuangan tahun 2024. Capaian ini merupakan kali keempat bagi daerah berjuluk
Butta Panrannuangku.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) se-Sulawesi Selatan berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulsel,
Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa 27 Mei 2025.
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng
Manye menyampaikan Opini WTP yang diraih Pemkab Takalar tahun ini menjadi bukti
atas komitmen dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan dengan baik.
“Opini WTP ini menjadi ukuran atas kinerja
dan pengelolaan keuangan kita di Pemkab Takalar. Insya Allah ke depan, kita
berharap akan jauh lebih baik lagi sehingga opini WTP ini bisa kita pertahankan,”
kata Daeng Manye.
Dia juga memastikan akan terus menerapkan
transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola pemerintahan. Apalagi, Daeng
Manye mengusung isu digitalisasi dalam pengelolaan pemerintahan.
“Kita optimis pengelolaan birokrasi akan
semakin baik ke depan. Apalagi jika penerapan Teknologi Informasi berbasis
digital bisa kita maksimalkan dalam pelayanan. Kami ucapkan terima kasih kepada
BPKP yang telah dan semoga akan terus memberikan bimbingan kepada Pemkab
Takalar,” urai Daeng Manye.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Winner
Franky Halomoan Manalu, menegaskan, opini WTP yang diberikan kepada pemerintah
daerah atas laporan keuangan bukanlah bentuk penghargaan semata, melainkan
cerminan atas kepatuhan terhadap empat standar utama pemeriksaan keuangan
negara.
“WTP merujuk pada kesesuaian laporan
keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan
informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas
sistem pengendalian internal,” terang Winner.
Ia menyebut, BPK melakukan serangkaian
pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan interim hingga pemeriksaan terinci, guna
memastikan laporan keuangan disusun secara transparan dan akuntabel.
Penyerahan LHP LKPD Kabupaten Takalar
turut dihadiri Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal, Sekda Takalar Dr Muhammad
Hasbi, dan beberapa pimpinan OPD lingkup Pemkab Takalar. (Hasdar Sikki)